JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago mengatakan Tapera lebih baik dibatalkan jika tidak feasible dilakukan. <br /> <br />Dalam sejarah, skema ini tidak pernah efektif. Sebab, masalah perumahan bukan hanya soal pembiayaan. <br /> <br />Sumber masalah tidak hanya bisa diatasi dengan subsidi, mengumpulkan dana, atau bunga 0 persen. <br /> <br />Penggagas Ibu Kota Negara ini juga menduga mundurnya pimpinan Otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe karena ada target yang berlebihan dari kapasitas yang ada. <br /> <br />Misalnya, target untuk mendatangkan investasi besar-besaran. Hal tersebut tidak mudah, sekalipun dilakukan oleh profesional. <br /> <br />Basuki Hadimuljono resmi menjadi Plt Kepala Otorita Ibu Kota Negara, menggantikan Bambang Susantono. <br /> <br />Sementara Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni menggantikan Dhony Rahajoe, yang sebelumnya menjadi wakil Bambang. <br /> <br />Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago mengatakan akan berat. <br /> <br />"Siapapun yang ditaruh (diberi jabatan) di sana, orang terbaik, kalau dituntut untuk mendatangkan investor besar, mereka nggak akan sanggup. Apalagi untuk jangka pendek." <br /> <br /> <br /> <br />Selain IKN, kebijakan Presiden Jokowi yang menyetujui konsesi tambang untuk ormas keagamaan dikritik, karena berpeluang menyimpang dari undang-undang dan hanya memperkaya sekelompok orang. <br /> <br />Andrinof menyebut secara bisnis, tambang bukanlah urusan ormas. Ia menduga ada pertukaran politik di baliknya. <br /> <br /> <br /> <br />Selengkapnya saksikan di youtube KompasTV. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/513757/full-kontroversi-kebijakan-jokowi-di-akhir-jabatan-tapera-jatah-tambang-ormas-hingga-ikn-rosi
